Selamat Datang Di...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah

Pelayanan Perizinan

Dibidang Pelayanan Perizinan, Kami melayani penerbitan izin-izin. Diantaranya yaitu:

Perizinan

Izin Prinsip

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
  • Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 11Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok tengah Tahun 2011-2031.

Persyaratan

  • Fc KTP
  • Fc Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
  • Pengesahan Pendirian dan Perubahan Mentri Hukum dan HAM
  • Fotocopy NPWP
  • Uraian/Garis besar rencana proyek
  • Fc Bukti Kepemilikan Sah atas Tanah
  • Rekom. Tata Ruang dari BKPRD
  • Rekom. Alih Fungsi Lahan di BPN
  • Izin Prinsip Penanaman Modal
  • Siteplan rencana usaha dan kegiatan

Izin Lokasi

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal
  • Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
  • Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 11Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok tengah Tahun2011-2031

Persyaratan

  • Fc KTP
  • Fc Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
  • Pengesahan Pendirian dan Perubahan Mentri Hukum dan HAM
  • Fotocopy NPWP
  • Uraian/Garis besar rencana proyek
  • Fc Bukti Kepemilikan Sah atas Tanah
  • Rekom. Tata Ruang dari BKPRD
  • Rekom. Alih Fungsi Lahan di BPN
  • Izin Prinsip Penanaman Modal
  • Siteplan rencana usaha dan kegiatan

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal
  • Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
  • Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 11Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok tengah Tahun2011-2031

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Fotocopy tanda bukti sah kepemilikan tanah
  • Fotocopy pelunasan PBB/SPPT
  • Fotocopy persetujuan prinsip (bila diperlukan)
  • Fotocopy persetujuan penanaman modal (bila diperlukan)
  • Fotocopy izinlokasi (bila diperlukan)
  • Fotocopy rekomendasi pertimbangan teknis petanahan
  • Fotocopy Rekomendasi RT/RW dari BKPRD
  • Fotocopy peta lokasi penggunaan lahan berdasarkan RT/RW
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Uraian rencana kegiatan
  • Fotocopy Rekom. Alih Fungsi Lahan dari BPN (jika diperlukan)
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  • Perda 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
  • Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Fotocopy tanda bukti sah kepemilikan tanah
  • Fotocopy pelunasan PBB/SPPT
  • Fotocopy persetujuan prinsip (bila diperlukan)
  • Fotocopy persetujuan penanaman modal (bila diperlukan)
  • Fotocopy izinlokasi (bila diperlukan)
  • Fotocopy rekomendasi pertimbangan teknis petanahan
  • Fotocopy Rekomendasi RT/RW dari BKPRD
  • Fotocopy peta lokasi penggunaan lahan berdasarkan RT/RW
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Uraian rencana kegiatan
  • Fotocopy Rekom. Alih Fungsi Lahan dari BPN (jika diperlukan)
  • Fc Dokumen Lingkungan
  • Fc Perhitungan Struktur Beton (Bagi Bangunan yang bertingkat)
  • Gambar Rencana Bangunan yang disahkan oleh Dinas PU
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc IPPT (Jika Diperlukan)

Retribusi








Izin Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)

Izin Usaha Daya tarik Wisata

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekom. Dinas Pariwisata
  • MoU Pemerintah dengan pengelola/manajemen

Izin Usaha Jasa Pariwisata lainnya

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • MoU Pemerintah dengan pengelola/manajemen (Jika diperlukan)
  • Fotokopi Rekom. Dinas Pariwisata (jika diperlukan)

Izin Rumah Potong Hewan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekom. Dinas Pertanian dan Peternakan

Izin Praktek dokter

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  • Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
  • Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Persyaratan

  • Foto copy ijazah dokter
  • Surat Keterangan sehat dari dokter
  • Pas poto 4x6 sebanyak 2 lembar
  • Rekom. dari organisasi profesi
  • Fc Surat Tanda Registrasi (STR)
  • Fc Sertifikat Pelatihan yang dimiliki
  • Rekom. IDI
  • Fc HO
  • Fc KTP

Izin Praktek Bidan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  • Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
  • Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Persyaratan

  • Foto copy ijazah bidan
  • Surat Keterangan sehat dari dokter
  • Pas poto 4x6 sebanyak 2 lembar
  • Rekom. dari organisasi profesi
  • Fc Surat Tanda Registrasi (STR)
  • Fc Sertifikat Pelatihan yang dimiliki
  • Rekom. IBI
  • Fc HO
  • Fc KTP

Izin Praktek Perawat

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  • Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
  • Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Persyaratan

  • Foto copy ijazah perawat
  • Surat Keterangan sehat dari dokter
  • Pas poto 4x6 sebanyak 2 lembar
  • Rekom. dari organisasi profesi
  • Fc Surat Tanda Registrasi (STR)
  • Fc Sertifikat Pelatihan yang dimiliki
  • Rekom. PPNI
  • Fc HO
  • Fc KTP

Izin Apotek

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Persyaratan

  • Fc HO dan SITU
  • Ijazah Apoteker Pengelola Apotek (APA) dilegalisir
  • Denah bangunan Apotik dan denah situasi Apotik terhadap Apotik lain
  • Daftar alat perlengkapan Apotik (terperinci)
  • Surat keterangan dari APA (Apoteker Pengelola Apotik) bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di Apotik lain
  • Surat pernyataan PSA (Pemilik Sarana Apotik) tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat
  • Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Rumah Sakit pemerintah untuk melaksanakan tugas apoteker
  • Rekom dari Kepala Dinas KesehatanPropinsi (bagi pemohon yang pindah dari Propinsi lain)
  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum)
  • Fc Dokumen Lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)

Izin Pembuangan Limbah Cair

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum)
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fc Fisikal Study

Izin Praktek Dokter Hewan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Foto copy ijazah dokter hewan
  • Surat Keterangan sehat dari dokter
  • Pas poto 4x6 sebanyak 2 lembar
  • Rekom. dari organisasi profesi
  • Fc Surat Tanda Registrasi (STR)
  • Fc Sertifikat Pelatihan yang dimiliki
  • Rekom. IDHI
  • Fc HO
  • Fc KTP

Izin Pemasangan Lampu Jalan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Gambar Konstruksi Bangunan/Lampu
  • Rekom. Dinas PU dan ESDM

Izin Layak Huni dan Persewaan Perumahan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekom. Dinas PU dan ESDM

Izin Pengobatan Tradisional

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
  • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Surat pengantar Puskesmas setempat
  • Fotocopy ijazah pengobatan tradisional
  • Rekomendasi dari organisasi profesi

Izin Pemasangan Jaringan Instalasi di bawah Tanah

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekom. Dinas PU dan ESDM

Izin Klinik

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
  • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Izin di Bidang Kesehatan

Persyaratan

  • Pemohon adalah Pimpinan Lembaga Berbadan Hukum/ perorangan sarana kesehatan dimaksud
  • Kelengkapan bangunan pelayanan Disesuaikan dengan syarat kesehatan untuk pelayanan kesehatan
  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Bagi pemohon perorangan, diperlukan riwayat pengalaman kerja yang disahkan oleh Instansi tempat yang bersangkutan bekerja (instansi yang berwenang)
  • IPAL (Instalasi PengelolaanAir Limbah)
  • Daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas danfungsi dalam penyelenggaraan pelayanan
  • FotocopySP,SIP,SPTP dokter- dokter setempat sebagai penanggungjawab
  • Fotocopy SIPB dan ijazah para medis (perawat/bidan)
  • Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai sanggup melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;-Sanggup membina peranserta masyarakat setempat dalam pembangunan kesehatan dilingkungannya
  • Rekomendasi Puskesmas setempat

Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
  • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Izin di Bidang Kesehatan

Persyaratan

  • Pemohon adalah Pimpinan Lembaga Berbadan Hukum/ perorangan sarana kesehatan dimaksud
  • Kelengkapan bangunan pelayanan Disesuaikan dengan syarat kesehatan untuk pelayanan kesehatan
  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Bagi pemohon perorangan, diperlukan riwayat pengalaman kerja yang disahkan oleh Instansi tempat yang bersangkutan bekerja (instansi yang berwenang)
  • IPAL (Instalasi PengelolaanAir Limbah)
  • Daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas danfungsi dalam penyelenggaraan pelayanan
  • FotocopySP,SIP,SPTP dokter- dokter setempat sebagai penanggungjawab
  • Fotocopy SIPB dan ijazah para medis (perawat/bidan)
  • Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai sanggup melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;-Sanggup membina peranserta masyarakat setempat dalam pembangunan kesehatan dilingkungannya
  • Rekomendasi Puskesmas setempat

Izin Toko Obat

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)

Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekom. Dinas Pariwisata

Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekom. Dinas Pariwisata

Izin Panti Pijat

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekom. Dinas Priwisata
  • Surat Pernyataan Tidak Melakukan tindakan asusila dan surat pernyataan tidak menyediakan minuman beralkhohol dan obat obatan terlarang
  • Daftar identitas tenaga kerja (pramupijat)
  • Fc. Sertifikat/pengalaman kerja sebagai pramupijat

Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • Permenaktrans RI Nomor 12 Tahun 2013

Persyaratan

  • Surat Permohonan dari Perusahaan
  • Mengisi formulir permohonan IMTA
  • Fc. IMTA yang masih berlaku
  • Fc. RPTKA yang masih berlaku
  • Fc. KITAS yang masih berlaku
  • Fc. Passpor dan VISA
  • Bukti Pembayaran dana Kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk mentri
  • Fc Polis asuransi
  • Struktur Organisasi perusahaan
  • Surat Penunjukan TKI Pendamping
  • Jadwal rencana pelatihan kepada TKI pendamping dan laporan pelaksanaan pelatihan transfer teknologi kepada TKI pendamping
  • Pasphoto 4x6 warna 2 lbr
  • Catatan : Berdasarkan Permenakertrans no 12 tahun 2013 bahwa pengguna TKA harus berbentuk PT

Retribusi

Biaya Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu USD 100




Catatan : Kurs Dapat Berubah Sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa TKI

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fc. Penunjukan Direktur/Penanggung Jawab Cabanag dari Pusat
  • Surat Ket. Pembukaan Cabang dari Pusat
  • Fc. SIPPTKI
  • Fc. TDP Perusahaan Pusat
  • Rekom. Kementrian Tenaga Kerja Indonesia

Izin Pendirian Kantor Cabang Jasa Pembiayaan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fc. Penunjukan Direktur/Penanggung Jawab Cabanag dari Pusat
  • Surat Ket. Pembukaan Cabang dari Pusat
  • Fc. Rekom. Mentri Keuangan
  • Fc. Rekom. OJK
  • Fc. TDP Perusahaan Pusat

Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekomendasi DIKPORA Kabupaten
  • Program dan kurikulum kursus
  • Daftar Riwayat Hidup/ Ijazah pengelola dan tenaga pendidik
  • Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik baik tetap dan tidak tetap
  • Daftar prasarana dan sarana kursus

Izin Penyelenggaraan Laboratorium

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/ Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
  • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/ MENKES/ SK/I / 2003,tentang Persyaratan Minimal Bangunan, Peralatan, Ketenagaan dan kemampuan pemeriksaan laboratorium KlinikUmumPratama dan Laboratorium KlinikUmum Utama
  • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1647/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan
  • Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.0006 3.5.5797

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Daftar peralatan laboratorium
  • Denah bangunan laboratorium
  • Fotocopy Ijazah,SIP Dokter penanggung jawab
  • Fotocopy Ijazah,SIPP tenaga teknis

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Izin Prinsip dan LKPM (Jika diperlukan)
  • Struktur Anggota (bagi KOP,GAPOKTAN,KSU,KUB)
  • Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Dari Dinas Koperasi (bagi koperasi yang mempunyai usaha Simpan Pinjam)
  • Rekom. Dari Disperindag (Jika diperlukan)
  • Materai 6000 2 lembar

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  • Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Izin Prinsip dan LKPM (Jika diperlukan)
  • Struktur Anggota (bagi KOP,GAPOKTAN,KSU,KUB)
  • Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Dari Dinas Koperasi (bagi koperasi yang mempunyai usaha Simpan Pinjam)
  • Rekom. Dari Disperindag (Jika diperlukan)
  • Surat Ket. Pembukaan Cabang Dari Pusat (Jika Perusahaan berstatus Cabang)
  • SK/Surat Penunjukan Direktur/Penanggung Jawab cabang dari Pusat (Jika Perusahaan berstatus Cabang)
  • Materai 6000 1 lembar

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Fc Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Peta Letak Lokasi Usaha

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fotokopi rekom. PHRI dan Dinas Pariwisata (jika diperlukan)

Surat Izin Gangguan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
  • Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc IMB (Jika Diperlukan)
  • Gambar Peta Letak Lokasi Usaha Secara detail

Retribusi

Untuk Menghitung Biaya Izin Gangguan, Langkah Pertama Ketik Jenis Usaha dan kemudian isi luas tempat usaha. Setelah itu klik tombol "hitung"





Surat Izin Usaha Perikanan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekom. Dinas Kelautan

Retribusi




Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fotokopi rekom. PHRI
  • Rencana Pemasaran/penjualan jenis barang satu tahun kedepan
  • Surat pernyataan tidak akan menjual minuman ke pada usia dibawah umur 21 tahun
  • Rekom. Distributor (harus berbadan hukum)

Retribusi

GOLONGAN A, 0% < KADAR ETHANOL <= 5%
GOLONGAN B, 5% < KADAR ETHANOL <= 20%
GOLONGAN C, 20% < KADAR ETHANOL <= 55%


Surat Izin Usaha Angkutan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Persyaratan

  • Fotokopi KTP Pemilik Kendaraan
  • Fotokopi STNK Kendaraan
  • Fotokopi Buku KIR/STUK
  • Fotokopi NPWP
  • Pasphoto 4x6 2 lbr

Surat Izin Insidentil (Angkutan)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Persyaratan

  • Fotokopi KTP Pemilik Kendaraan
  • Fotokopi STNK Kendaraan
  • Fotokopi Buku KIR/STUK
  • Fotokopi NPWP
  • Pasphoto 4x6 2 lbr

Retribusi


Surat Izin Trayek

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Persyaratan

  • Fotokopi KTP Pemilik Kendaraan
  • Fotokopi STNK Kendaraan
  • Fotokopi Buku KIR/STUK
  • Fotokopi NPWP
  • Pasphoto 4x6 2 lbr

Retribusi


Izin Operasional Perhotelan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fotokopi rekom. PHRI dan Dinas Pariwisata (jika diperlukan)

Surat Izin Operasional Biro Perjalanan Wisata

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fotokopi Rekom. Dinas Pariwisata (jika diperlukan)

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Ijazah Tenaga Ahli
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Fotokopi SKT/Sertifikat Tenaga Ahli
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fotokopi SBU yang masih berlaku
  • Materai 6000 2 lbr

Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc Bukti Kepemilikan sah atas tanah
  • Rekom. BKPRD
  • Rekom. Dinas PU dan ESDM
  • Peta Letak Lokasi Tambang beserta titik koordinat

Surat Izin Usaha Industri (IUI)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
  • Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Materai 6000 3 lbr

Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Surat Keterangan Sah Kepemilikan Tanah,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Rekom. BKPRD
  • Rekom. Dinas PU dan ESDM
  • Peta Letak Lokasi dan Titik koordinatnya

Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Ijazah Tenaga Ahli
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Hasil analisa kimia fisika air bawah tanah/air permukaan

Surat Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fotokopi rekom. PHRI dan Dinas Pariwisata (jika diperlukan)

Surat Izin Rekreasi dan Hiburan Umum

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Fotokopi rekom. PHRI dan Dinas Pariwisata (jika diperlukan)

Surat Izin Reklame

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

Persyaratan

  • Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan
  • Fotokopi Pengesahan Ham dan perubahannya (Bagi PT)
  • Gambar Konstruksi Reklame/Baliho
  • Gambar garis sempadan antara reklame/baliho terhadap saluran, terotoar dan jalan
  • Peta titik pemasangan reklame/baliho
  • Gambar visualisasi pemasangan reklame/baliho
  • Rekom. PU Provinsi (Jika diperlukan)

Surat Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Materai 6000 2 lbr

Surat Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/BPTs/TP.250/11/98 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohnan Beras

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)

Surat Izin tanda Daftar Industri (TDI)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun1984 tentang Perindustrian
  • Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuandan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Materai 6000 2 lbr

Non Perizinan

PEMBATALAN/PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN

Dasar Hukum

  • Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
  • Keputusan mentri pemberdayaan aparatur Negara Nomor : KEP / 24 / M.PAN / 2 / 2004 tentang pengaduan masyarakat

Tata Cara

Dengan Cara:
  • Melalui Email : dpmptsploteng@gmail.com
  • Telepon / Fax : (0370) 653 648
  • Surat Pengaduan melalui kotak surat/saran
  • Datang langsung ke DPMPTSP kab. Lombok Tengah Jl. Basuki Rahmat No. 2a Praya

Untuk melihat rincian persyaratan dan Standar Operasional Prosedur, silakan klik link izin diatas

Isilah Field dibawah ini dengan lengkap







Identitas Responden






Pendapat Responden
  1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
    Tidak Mudah
    Kurang Mudah
    Mudah
    Sangat Mudah
  2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
    Tidak Sesuai
    Kurang Sesuai
    Sesuai
    Sangat Sesuai
  3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani?
    Tidak Jelas
    Kurang Jelas
    Jelas
    Sangat Jelas
  4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?
    Tidak Disiplin
    Kurang Disiplin
    Disiplin
    Sangat Disiplin
  5. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan?
    Tidak Bertanggungjawab
    Kurang Bertanggungjawab
    Bertanggungjawab
    Sangat Bertanggungjawab
  6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?
    Tidak Mampu
    Kurang Mampu
    Mampu
    Sangat Mampu
  7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini?
    Tidak Cepat
    Kurang Cepat
    Cepat
    Sangat Cepat
  8. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan disini?
    Tidak Adil
    Kurang Adil
    Adil
    Sangat Adil
  9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?
    Tidak Sopan dan Ramah
    Kurang Sopan dan Ramah
    Sopan dan Ramah
    Sangat Sopan dan Ramah
  10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?
    Tidak Wajar
    Kurang Wajar
    Wajar
    Sangat Wajar
  11. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan?
    Selalu Tidak Sesuai
    Kadang-Kadang Sesuai
    Banyak Sesuainya
    Selalu Sesuai
  12. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan?
    Selalu Tidak Tepat
    Kadang-Kadang Tepat
    Banyak Tepatnya
    Selalu Tepat
  13. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan?
    Tidak Nyaman
    Kurang Nyaman
    Nyaman
    Sangat Nyaman
  14. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini?
    Tidak Aman
    Kurang Aman
    Aman
    Selalu Aman
Kritik dan Saran