Selamat Datang Di...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah

Penanaman Modal

Dibidang Penanaman Modal, Kami melayani penerbitan izin-izin. Diantaranya yaitu:

Perizinan

Pendaftaran Penanaman Modal

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013

Persyaratan

  • Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk CV, PT dan Fa)
  • Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
  • Fotocopy KTP dan NPWP
  • Keterangan rencana kegiatan, untuk industri : flow chart uraian proses produksi dan bahan bakunya, untuk sektor jasa uraian kegiatan dan produk jasa yang dihasilkan
  • Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga Pembina sesuai ketentuan bidang (bila dipersyaratkan)
  • Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika diwakilkan)

Izin Prinsip Penanaman Modal

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013

Persyaratan

  • Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk CV, PT dan Fa)
  • Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
  • Fotocopy KTP dan NPWP
  • Keterangan rencana kegiatan, untuk industri : flow chart uraian proses produksi dan bahan bakunya, untuk sektor jasa uraian kegiatan dan produk jasa yang dihasilkan
  • Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga Pembina sesuai ketentuan bidang (bila dipersyaratkan)
  • Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika diwakilkan)

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persyaratan

  • Fotocopy Izin Prinsip PM/Izin Prinsip Perluasan
  • Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk CV,PT dan Fa)
  • Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
  • Fotocopy KTP dan NPWP
  • Perubahan kapasitas : alasan perubahan dari pimpinan perusahan
  • Perubahan bidang usaha dan jenis produksi :rencana kegiatan industri yakni flow chart uraian proses produksi danbahan bakunya, sedangkan untuk sektor jasa :uraian kegiatan dan produk jasa yang dihasilkan
  • Perubahan pemasaran dan nilai ekspor:alasan perubahan dari pimpinan perusahaan
  • Rekomendasi dari Kementrian /Lembaga Pembina sesuai ketentuan bidang (bila dipersyaratkan)
  • Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/BPMD/BPTPM dan LKPM periode terakhir
  • Hasil pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
  • Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika diwakilkan)

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persyaratan

  • Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk CV, PT dan Fa)
  • Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
  • Fotocopy KTP dan NPWP
  • Keterangan rencana kegiatan, untuk industri : flow chart uraian proses produksi dan bahan bakunya, untuk sektor jasa uraian kegiatan dan produk jasa yang dihasilkan
  • Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga Pembina sesuai ketentuan bidang (bila dipersyaratkan)
  • Rekapitulasi data seluruh proyek perusahaan
  • Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/BPMD/BPTPM dan LKPM periode terakhir
  • Hasil pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
  • Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika diwakilkan)

Izin Usaha Penanaman Modal

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Izin Prinsip PM/Izin Kementrian/ Lembaga/ Dinas terkait yang telah dimiliki
  • Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha jasa perdagangan/ lain(jika diperlukan)
  • Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/BPMD/BPTPM dan LKPM periode terakhir
  • Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga Pembina sesuai ketentuan bidang (bila dipersyaratkan)

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persyaratan

  • Fotocopy KTP
  • Pas Photo 4x6 3 lbr
  • NPWP Perusahaan
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan beserta pengesahan mentri hukum dan HAM(untuk badan hukum
  • Fc Dokumen Lingkungan dan/atau izin lingkungan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Lurah
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Mengetahui Dusun/Lingk,Desa/Lurah dan Camat
  • Fc SITU,Izin Gangguan,IMB (Jika Diperlukan)
  • Izin Prinsip PM/Izin Usaha
  • Hasil pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
  • Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/ BPMD/ BPTPM dan LKPM periode terakhir
  • Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki
  • Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika diwakilkan)

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persyaratan

  • Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan
  • Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk CV, PT dan Fa)
  • Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
  • Data pendukung perubahan jenis produksi : flow chart produksi, penghitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi
  • Perubahan lokasi proyek: Fotocopy legalitas lokasi proyek (IMB/ sertifikat hakatas tanah/ perjanjian sewa menyewa/ bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, hubungan afiliasi)
  • Perubahan pemasaran dan nilai ekspor dan alasan perubahan
  • Fotocopy KTP dan NPWP
  • Fotocopy HO
  • Hasil pemerikasaan lapangan (jika diperlukan)
  • Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/BPMD/BPTPM dan LKPM periode terakhir
  • Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika diwakilkan)

Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Marger)

Unduh Permohonan Disini

Standar Operasional Prosedur

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persyaratan

  • Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
  • Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk CV, PT dan Fa)
  • Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM

Non Perizinan

PEMBATALAN/PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI No.12Tahun 2013
  • Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN

Dasar Hukum

  • Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
  • Keputusan mentri pemberdayaan aparatur Negara Nomor : KEP / 24 / M.PAN / 2 / 2004 tentang pengaduan masyarakat

Tata Cara

Dengan Cara:
  • Melalui Email : dpmptsploteng@gmail.com
  • Telepon / Fax : (0370) 653 648
  • Surat Pengaduan melalui kotak surat/saran
  • Datang langsung ke DPMPTSP kab. Lombok Tengah Jl. Basuki Rahmat No. 2a Praya

Untuk melihat rincian persyaratan dan Standar Operasional Prosedur, silakan klik link izin diatas

>
>
Isilah Field dibawah ini dengan lengkap







Identitas Responden






Pendapat Responden
  1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
    Tidak Mudah
    Kurang Mudah
    Mudah
    Sangat Mudah
  2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
    Tidak Sesuai
    Kurang Sesuai
    Sesuai
    Sangat Sesuai
  3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani?
    Tidak Jelas
    Kurang Jelas
    Jelas
    Sangat Jelas
  4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?
    Tidak Disiplin
    Kurang Disiplin
    Disiplin
    Sangat Disiplin
  5. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan?
    Tidak Bertanggungjawab
    Kurang Bertanggungjawab
    Bertanggungjawab
    Sangat Bertanggungjawab
  6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?
    Tidak Mampu
    Kurang Mampu
    Mampu
    Sangat Mampu
  7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini?
    Tidak Cepat
    Kurang Cepat
    Cepat
    Sangat Cepat
  8. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan disini?
    Tidak Adil
    Kurang Adil
    Adil
    Sangat Adil
  9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?
    Tidak Sopan dan Ramah
    Kurang Sopan dan Ramah
    Sopan dan Ramah
    Sangat Sopan dan Ramah
  10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?
    Tidak Wajar
    Kurang Wajar
    Wajar
    Sangat Wajar
  11. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan?
    Selalu Tidak Sesuai
    Kadang-Kadang Sesuai
    Banyak Sesuainya
    Selalu Sesuai
  12. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan?
    Selalu Tidak Tepat
    Kadang-Kadang Tepat
    Banyak Tepatnya
    Selalu Tepat
  13. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan?
    Tidak Nyaman
    Kurang Nyaman
    Nyaman
    Sangat Nyaman
  14. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini?
    Tidak Aman
    Kurang Aman
    Aman
    Selalu Aman
Kritik dan Saran