Selamat Datang Di...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan materi dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan

Daftar Dokumentasi

No Nama Regulasi Aksi
1Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 156 Tahun 2019 tentang Pementukan Satuan Tugas Pendukung Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019Download
2Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDownload
3Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDownload
4Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok TengahDownload
5Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok TengahDownload
6Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok TengahDownload
7Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan TertentuDownload
8Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29.a Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok TengahDownload
9Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 28.a Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal pada Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok TengahDownload
10Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan TertentuDownload